Alfamart Mau Masuk Lembata, Nama Bupati Kanis Tuaq Ikut Terseret

RENCANA masuknya jaringan ritel modern Alfamart ke Kabupaten Lembata memantik protes warga. Kali ini, sorotan tak hanya mengarah pada ritel berjaringan itu, tetapi juga kepada Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq.

Sejumlah warga menduga Kanis Tuaq mendukung kehadiran Alfamart di pulau itu. Dugaan tersebut mencuat di tengah kekhawatiran bahwa kehadiran ritel modern dapat menggerus ruang hidup kios, warung, dan toko kelontong yang selama ini menjadi sandaran ekonomi masyarakat kecil.

Bagi pedagang, Alfamart bukan sekadar toko baru yang menjual kebutuhan sehari-hari. Di balik rak-rak yang tertata rapi dan jaringan distribusi yang kuat, mereka melihat ancaman persaingan yang tak seimbang.

Pedagang toko kelontong di Lewoleba, Muklis Anwar, terang-terangan menyatakan penolakannya.

“Kami tidak ingin ritel modern seperti Alfamart masuk dan kemudian mematikan usaha masyarakat kecil,” kata Muklis.

Menurut dia, pedagang kecil tidak bertarung di arena yang sama dengan jaringan ritel nasional. Modal mereka terbatas. Pelanggan pun tak selalu ramai. Sementara perusahaan ritel besar datang dengan kekuatan modal, jaringan distribusi, promosi, dan strategi pemasaran yang jauh lebih mapan.

Di tengah situasi itu, warga justru mempertanyakan posisi pemerintah daerah.

Muklis meminta Bupati Kanis Tuaq tidak mengambil sikap yang serba menggantung terhadap rencana tersebut.

“Kalau itu benar, maka pemerintah, dalam hal ini bupati, jangan abu-abu,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi tantangan terbuka bagi pemerintah daerah, apakah mendukung masuknya Alfamart atau memilih berpihak pada pedagang kecil yang selama ini menghidupi denyut ekonomi lokal.

Warga juga meminta Pemerintah Kabupaten Lembata membuka secara terang proses dan dasar kebijakan yang memungkinkan ritel modern masuk ke daerah tersebut. Mereka ingin mengetahui sejauh mana rencana itu telah berjalan dan apakah dampaknya terhadap pelaku usaha lokal sudah benar-benar diperhitungkan.

Pertanyaan serupa diarahkan kepada DPRD Lembata.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD diminta tidak sekadar menunggu polemik membesar. Warga berharap para wakil rakyat mengambil sikap dan memastikan kebijakan investasi tidak justru menyisakan pedagang kecil sebagai pihak yang harus menanggung akibatnya.

“Kalau memang Alfamart dianggap membawa manfaat, pemerintah harus menjelaskan manfaatnya untuk siapa,” kata Eman Boli, seorang warga yang ikut menolak rencana tersebut.

Hingga kini, dugaan bahwa Bupati Kanisius Tuaq mendukung kehadiran Alfamart belum disertai bukti terbuka mengenai adanya kerja sama atau kesepakatan dengan pihak perusahaan ritel tersebut.

Karena itu, warga mendesak Bupati memberikan penjelasan. Jika pemerintah memang mendukung, dasar dan alasan kebijakan itu diminta dibuka kepada publik. Jika tidak, bantahan yang tegas dinilai perlu disampaikan agar dugaan tersebut tidak terus berkembang menjadi spekulasi.

Warga juga mendesak pemerintah melakukan kajian terbuka mengenai dampak sosial dan ekonomi sebelum memberi ruang bagi ekspansi ritel modern.

Sebab bagi mereka, masalahnya bukan sekadar soal sebuah toko boleh atau tidak membuka pintu di Lembata. Yang dipersoalkan adalah apa yang mungkin terjadi setelah pintu itu dibuka.

Apakah konsumen akan mendapat lebih banyak pilihan? Atau apakah investasi akan bertambah?

Konfirmasi Bupati

Hingga berita ini terbit, katawarga.id telah berupaya meminta tanggapan Bupati Petrus Kanisius Tuaq melalui pesan WhatsApp terkait dugaan dukungannya terhadap rencana kehadiran Alfamart di Lembata.

Pesan tersebut diketahui telah dibaca. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, belum ada jawaban dari Bupati Kanisius Tuaq.

Ketiadaan jawaban itu membuat satu pertanyaan yang sejak awal dilontarkan warga masih menggantung, Bupati Kanis Tuaq sebenarnya berada di sisi mana dalam polemik Alfamart di Lembata? (*)