No Result
View All Result
KLAIM Pemerintah Kabupaten Lembata yang menyebut angka pengangguran terbuka berhasil turun dan mendapat penghargaan tingkat nasional Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam validasi Innovative Government Award (IGA) memicu tanda tanya serius dari DPRD setempat.
Anggota DPRD Lembata, John Batafor, menilai data yang beredar justru berpotensi “menjadi bumerang” bagi pemerintah daerah. Ia menilai ukuran statistik ketenagakerjaan yang digunakan belum mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat di lapangan.
Menurut John, dokumen yang beredar secara terbuka menjelaskan bahwa standar bekerja menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tergolong minimal, yakni seseorang yang bekerja setidaknya satu jam dalam seminggu sudah dikategorikan bekerja.
Dalam dokumen yang sama, lanjut dia, diakui pula bahwa tantangan utama di Lembata bukan pengangguran ekstrem, melainkan dominasi pekerja informal dengan produktivitas rendah.
“Ukuran statistik ketenagakerjaan berbeda dengan realitas kesejahteraan masyarakat,” kata John, Rabu (20/5/2026).
Ia mencontohkan nelayan yang sesekali melaut tetap dihitung bekerja, demikian pula petani yang menjual hasil kebun meski tidak laku di pasaran. Namun, ia mempertanyakan apakah pendapatan mereka sudah stabil dan layak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
John juga menyoroti program sektor perikanan yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan terhadap produktivitas nelayan. Hingga kini, menurut dia, mayoritas nelayan di Lembata masih bekerja secara musiman.
Ia menyebut dalam beberapa hari terakhir banyak nelayan purse seine dan nelayan pancing melaut hingga ke wilayah Flores Timur dengan risiko tinggi. Hasil tangkapan mereka pun kerap dijual di daerah lain sebelum membawa uang kembali ke Lembata.
Kondisi tersebut, menurut John, menunjukkan bahwa klaim keberhasilan penurunan angka pengangguran meski telah memperoleh legitimasi pemerintah pusat tapi masih perlu diuji dengan realitas ekonomi masyarakat di lapangan.(*)
No Result
View All Result
