ALDIRAS Desak Aparat Usut Proyek SDN Waipei, Jangan Cari Untung di Tengah Musibah

DIREKTUR LBH Aldiras Lembata, Pieter Bala Wukak, angkat suara keras atas ambruknya dinding bangunan SDN Waipei di Kecamatan Atadei. Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan menyelidiki proyek pembangunan gedung sekolah senilai Rp325 juta itu.

APH, kata dia, harus secepatnya terjun ke lapangan, periksa semua dokumen dan temukan unsur yang merugikan negara.

Ambruknya bangunan sekolah yang dibiayai dari APBD Lembata tahun 2025 adalah tamparan keras bagi kredibilitas pemerintah daerah. Dia menyebut kondisi tersebut tidak hanya memalukan, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat kecil yang sudah lama menanti sekolah itu berdiri layak.

Dirinya juga kecewa dan sedih. SDN Waipei itu ada di dusun terpencil, pernah terbakar, dan proyek ini seharusnya menjadi harapan baru bagi para guru dan anak-anak sekolah. Tapi hasilnya justru memalukan.

LBH Aldiras mencurigai adanya potensi markup anggaran dan praktik asal kerja dalam proyek tersebut. Pieter menegaskan, jika benar ditemukan ada permainan dalam penggunaan dana publik, maka harus ada tindakan hukum tegas terhadap pihak pelaksana dan siapa pun yang terlibat di dalamnya.

“Jangan ada yang mengambil keuntungan di tengah musibah bencana alam! Itu dosa publik dan hukumnya pasti lebih berat. Jangan korbankan anak-anak Waipei demi isi kantong pribadi,” semprot Pieter keras.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Wenseslaus Ose Pukan, telah memerintahkan PPK, konsultan pengawas, dan kontraktor untuk mengerjakan ulang proyek tersebut dari awal sesuai kontrak kerja.

Namun publik menilai, perintah “ulang dari awal” tidak cukup. Mereka menanti langkah konkret APH untuk membongkar dugaan praktik busuk di balik proyek sekolah ambruk itu.

Karena bagi warga Waipei, ini bukan sekadar tembok yang roboh, tapi simbol robohnya tanggung jawab moral terhadap pendidikan anak di pelosok.(*)