Warning KOMPAK untuk Bupati Kanis Tuaq, Jangan Terjebak Lingkaran Setan KKN

LEMBATA adalah sebuah pulau eksotik di ujung timur Nusa Tenggara Timur yang menyimpan potensi luar biasa, baik dari sisi pariwisata, ekonomi kelautan, hingga sektor tenaga kerja produktif. Namun sayangnya, potensi emas ini terancam tidak berkembang jika pola lama terus dipelihara—terutama jika pemerintahannya masih terjebak dalam praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sebagai Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia), Gabriel Goa mengingatkan dengan tegas kepada Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, agar tidak terjebak dalam lingkaran gelap KKN yang selama ini menjadi benalu pembangunan di tanah Lembata.

Menurut Gabriel, masyarakat Lembata tidak butuh janji manis, mereka butuh keberpihakan yang nyata dan pemerintahan yang bersih.

Pembangunan Harus Inklusif, Bukan Elitis

Menurut Gabriel, fakta dilapangan memperlihatkan bahwa pembangunan di Lembata terlalu terpusat pada satu kutub kekuasaan—penguasa tunggal—bukan pada pendekatan kolaboratif seperti hexa helix yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, media dan lembaga keuangan.

Hal ini menurut Gabriel, mengakibatkan kawasan selatan Lembata hingga kini seolah dianaktirikan, padahal justru di sanalah terdapat potensi wisata bahari kelas dunia yang seharusnya jadi prioritas.

Kerusakan jalan menuju kawasan wisata dan minimnya fasilitas publik di Selatan Lembata itu adalah cerminan kegagalan tata kelola pembangunan berbasis keadilan dan pemerataan.

Tak hanya itu, hingga kini, Lembata pun terus menjadi kantong migrasi ilegal yang rentan terhadap praktik perdagangan manusia (human trafficking). Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi soal keselamatan dan masa depan generasi Lembata.

Tiga Poin Seruan KOMPAK Indonesia

Terhadap hal ini, KOMPAK Indonesia menyerukan tiga langkah konkret kepada Bupati dan Wakil Bupati Lembata, diantaranya;

1. Stop KKN, Bangun Lewotana Secara Kolaboratif

Hentikan praktik memberi proyek atau jabatan strategis kepada tim sukses politik semata. Bangunlah kolaborasi yang jujur dan terbuka dengan berbagai elemen masyarakat untuk memajukan Lembata.

2. Profesionalisme dalam Tata Kelola Destinasi Wisata

Serahkan penataan Taman Kota dan pengelolaan destinasi wisata kepada pihak yang kompeten, bukan kepada pihak yang hanya bermodal kedekatan politik. Lembata butuh kerja keras dan kerja cerdas, bukan proyek asal jadi.

3. Tangani Migrasi Ilegal dengan Layanan Terpadu dan Pelatihan

Kompak Indonesia mendesak Pemkab Lembata segera menghidupkan kembali Layanan Terpadu Satu Atap untuk calon pekerja migran, bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja SSPS di Pada. Persiapkan anak-anak muda kita agar siap bersaing di luar negeri dengan kompetensi yang memadai.

Kompak Indonesia juga siap melanjutkan inisiatif GEMA HATI MIA LEMBATA (Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman Lembata) yang sempat digagas sejak era Penjabat Bupati Matheos Tan dan dilanjutkan oleh Penjabat Bupati Paskalis Ola Tapoboli.

Saatnya Bergerak Bersama

Lembata tidak boleh terus dibiarkan jalan di tempat. Momentum perubahan ada di tangan pemimpin yang bersih dan berani menolak tekanan politik dari lingkaran pragmatis.

Kompak Indonesia juga akan terus berada di garis depan mengawal dan mengingatkan, demi Lembata yang adil, maju, dan bermartabat.

Kompak Indonesia pun tidak ingin sekedar menjadi pengkritik. Kami siap menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang sejahtera.

Salam Anti KKN, Salam Lembata Baru!(*)