KEPALA Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, Hadi Umar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menonaktifkan sejumlah barcode yang digunakan untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite oleh nelayan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap maraknya penyalahgunaan barcode yang dilakukan oleh pengecer yang tidak berhak.
Menurut Hadi Umar, awalnya barcode BBM subsidi diberikan kepada nelayan untuk mendukung kelancaran operasional mereka dalam menangkap ikan.
Namun, belakangan ini ditemukan banyak kasus di mana pengecer menggunakan barcode tersebut untuk membeli BBM subsidi dengan harga yang lebih murah, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi nelayan.
“Sebagian sudah nonaktifkan, karena ada indikasi mereka bukan nelayan,” ujar Hadi Umar, Selasa 18 Maret 2025.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa BBM subsidi benar-benar sampai kepada nelayan yang membutuhkan dan tidak jatuh ke tangan yang salah.
Hadi berjanji, mereka akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan barcode tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan di masa yang akan datang.
Menurutnya, langkah ini dapat mengurangi permasalahan yang selama ini merugikan nelayan dan masyarakat Lembata secara umum.
Ke depan, Dinas Perikanan Lembata akan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti pihak pengelola SPBU dan aparat penegak hukum, untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan langkah tegas ini, diharapkan tercipta keadilan dalam pembelian BBM subsidi, serta mendukung kesejahteraan nelayan yang selama ini sangat bergantung pada bahan bakar untuk melaksanakan aktivitas menangkap ikan.(tim/red/)
