PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat koordinasi dan focus group discussion (FGD) penerbitan pertimbangan teknis pertanahan (PTP), pengadaan tanah, dan sertifikasi aset tanah Provinsi NTT, tanggal 30-31 Januari 2025.
Rapat koordinasi dan FGD ini dihadiri oleh Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi NTT, Kepala Bidang, Kepala Kantor Pertanahan kota dan kabupaten Provinsi NTT beserta jajarannya, Manajemen PLN UIP Nusa Tenggara yang diwakili oleh Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Senior Manager (SRM) Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) UIP Nusra, David Eko Prasetyo, memaparkan sejumlah capaian perizinan di tahun 2024, di antaranya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu unit 5-6 Poco Leok dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Flores-Gardu Induk (GI) Labuan Bajo.
Selain itu, turut dijabarkan capaian pengadaan tanah PT PLN (Persero) UIP Nusra untuk tahun 2024, yakni seluas 4,67 Ha, yang terdiri dari PLTP Ulumbu, PLTP Mataloko, PLTP Atadei, dan GI Naibonat EXT.
Sedangkan untuk capaian sertifikasi aset, David menjelaskan bahwa PT PLN (Persero) UIP Nusra, melalui kolaborasi yang apik dengan stakeholder terkait, telah mengamankan sebanyak 179 persil.
“PLN berkomitmen menjalin kerja sama yang solid dengan BPN, baik dalam menyelesaikan tantangan yang ada, maupun menciptakan solusi inovatif demi kepentingan bersama,” ucap David.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Hiskia Simarmata, menegaskan bahwa pertimbangan teknis pertanahan untuk PT PLN (Persero) merupakan kategori yang bersifat strategis nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Kegiatan PTP ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung percepatan pendaftaran tanah, memberikan pertimbangan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang mempunyai pengaruh secara nasional,” ucap Hiskia Simarmata.
Pada kesempatan berbeda, General Manager (GM) PT PLN (Persero) UIP Nusra Yasir menekankan pentingnya gelaran rapat koordinasi dan FGD ini demi kelancaraan proses pembangunan infrastruktur kelistrikan di Provinsi NTT.
“Rapat ini merupakan langkah penting memperkuat kolaborasi PLN UIP Nusra dengan Kantor Pertanahan BPN, khususnya dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kepulauan Flores dan Kepulauan Timor untuk proses kelancaran administrasi dan pengelolaan pertanahan yang transparan, efisien, dan berlandaskan aturan yang berlaku,” kata GM Yasir.
Rapat koordinasi dan FGD ini ditutup dengan penandatanganan “Komitmen Bersama Sertifikasi Aset Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) PT PLN (Persero) di Provinsi NTT” dan penandatanganan “komitmen Bersama Pengadaan Tanah dan Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk Proyek Strategis Nasional PT PLN (Persero) di Provinsi NTT” oleh SRM David Eko Prasetyo, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah ATR/BPN NTT, Eka Arya Wirata, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah ATR/BPN NTT, Alise Damaris Ibing, beserta stakeholder terkait dan jajarannya.
Dan juga dilanjutkan dengan penyerahan hasil pengadaan tanah PLTP Ulumbu Unit 5-6 (2×20 MW) wellpad J, access road to Wellpad J, access road to wellpad G, penyerahan PTP, dan penyerahan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) proyek pembangkit, tower, dan gardu induk dari Kantor Pertanahan di Wilayah NTT kepada PT PLN (Persero) UIP Nusra.(tim/red/)
