LEMBATA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Lembata Paulus Makarius Dolu mendesak Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Lembata segera mempercepat proses tender paket DAK tahun 2023.
Pasalnya, sampai saat ini, semua paket DAK yang tersebar di sejumlah OPD, dikabarkan belum di tender bahkan belum diumumkan.
Paul menilai, pemerintah terlalu lamban mengeksekusi tahapan tender, sehingga sudah masuk bulan Maret 2023, semua paket DAK sama sekali belum di tender.
Dia menjelaskan, kondisi keuangan Nasional sedang tidak stabil sehingga UKPBJ harus cepat melakukan tender. Sebab, jika hal itu lamban maka bisa saja DAK tahun 2023 dialihkan untuk membiayai kegiatan lain di luar program tersebut. Kondisi ini pun, sebut Paul, bisa menimbulkan kerugian bagi daerah dan bahkan, kegiatan DAK untuk tahun 2023 terancam tidak bisa berjalan.
“Kita tidak tahu kondisi dan situasi Nasional kedepan, tiba-tiba ada masalah dan pemerintah mendorong agar dana itu di alokasikan ke program kegiatan lain dan DAK itu ditarik kembali maka rugi,” kata Paul keada wartawan di Kantor DPRD Lembata, Selasa (28/3/2023).
Paul juga menyarankan kepada UKPBJ agar semua paket DAK harus sudah ikat kontrak dalam waktu dekat. Karena jika dibiarkan berlama-lama maka publik menaruh curiga, ada apa; sehingga semua paket itu belum di umumkan.
“Jangan sampai ada situasi nasional DAK kita terseret, kita relokasi dan lain lain maka uang daerah dari DAU akan jadi korban untuk bayar pekerjaan-pekerjaan DAK,” sebut Paul.
Kepada pemerintah Lembata, Paul menghendaki agar semua kegiatan yang bersumber dari DAK 2023 segera di eksekusi supaya rekanan bisa cepat bekerja.
“Paling lambat bulan April. Karen saya dengar itu ada tiga paket fisik di Atadei, Jalur Tengah dan di Kedang anggarannya cukup besar, ini yang musti di sikapi serius,” ujar Paul.
Terpisah, Kepala UKPBJ Kabupaten Lembata Joni Purab ketika dikonfirmasi katawarga.id Senin 28 Maret 2023 mengaku bahwa pihaknya baru mengumumkan satu paket konstruksi jalan senilai 23 miliar di dinas PUPR.
Sebenarnya, menurut Joni, semua paket sudah bisa diumumkan, hanya saja masing-masing pengguna anggaran dan adminnya belum menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) DAK tahun 2023 ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Keterlambatan ini, kata Joni, membuat pihak UKPBJ baru bisa mengumumkan satu paket dari sekian banyak paket yang tersebar di sejumlah dinas.
“Sebelum proses tender di mulai, semua pengguna anggaran bersama admin RUP wajib menginput semua Belanja Pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023 pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP),” terang Joni.
Meski demikian, Joni mengaku bahwa UKPBJ sangat siap memulai tender. Dia yakin semua berjalan sesuai mekanisme.
“Tapi setidaknya tahun ini, 27 Maret kemarin kami sudah mulai tender 1 paket DAK PUPR,” jelas Joni.(red)
