Awal 2026, Bupati Lembata Ultimatum OPD, Ubah Pola Kerja dan Jangan Tunggu Perintah

PEMERINTAH Kabupaten Lembata mengawali Tahun Anggaran 2026 dengan penekanan keras pada perubahan pola kerja birokrasi dan tuntutan respons cepat organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menangani persoalan publik. Penegasan itu disampaikan Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq saat memimpin Rapat Koordinasi Konsolidasi Pimpinan Perangkat Daerah di Ruang Rapat Bupati Lembata, Senin (5/1/2026).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata Paskalis Ola Tapo Bali, pimpinan OPD, serta para camat se-Kabupaten Lembata. Sekda mencatat tidak seluruh pimpinan OPD hadir dalam rapat tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perikanan tercatat tidak mengikuti agenda awal tahun itu.

Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya penyusunan anggaran kas yang realistis dan rasional sebagai dasar menjaga stabilitas likuiditas keuangan daerah. Menurut dia, perencanaan kas yang tidak disiplin berisiko mengganggu pelaksanaan program dan menutup peluang daerah memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Sekda juga meminta seluruh OPD segera memulai proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, penguatan pengawasan menjadi perhatian utama melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi. Inspektorat Daerah diminta menindaklanjuti capaian MCP–MSPB serta menyiapkan evaluasi kinerja satu tahun anggaran di hadapan kementerian terkait.

Bupati Lembata dalam arahannya menegaskan bahwa pola kerja lama yang lamban dan bergantung pada instruksi pimpinan harus diakhiri. Ia menyebut kedisiplinan dan kepatuhan terhadap perintah sebagai ukuran dasar kinerja perangkat daerah.

“OPD yang sudah diperintahkan tetapi tidak ikut, tentu akan kita evaluasi. Jika hal-hal kecil tidak diperhatikan, akan sulit menyelesaikan persoalan yang lebih besar,” kata Bupati.

Ia juga meminta pimpinan perangkat daerah lebih peka terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan tidak menunggu arahan langsung dari kepala daerah. Menurut dia, koordinasi lintas OPD harus dilakukan sejak awal agar persoalan publik tidak berlarut-larut.

“Masalah yang terjadi di masyarakat harus segera direspons. Jangan menunggu perintah Bupati,” ujarnya.

Bupati menambahkan, program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Lembata saat ini telah terhubung dengan Program Strategis Nasional dan diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Ketahanan pangan dan ketahanan energi disebut sebagai agenda prioritas yang harus dikawal secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah.

Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan serah terima jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata dari Thomas Tip Des Lelangrian kepada Emanuel Prason Krova yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas berdasarkan surat perintah Bupati Lembata.

Serah terima jabatan itu menandai peralihan tanggung jawab pengelolaan pendapatan daerah di tengah tuntutan peningkatan disiplin fiskal dan kinerja birokrasi pada awal Tahun Anggaran 2026.(*)