Warga Bungamuda Semprot Kades Albert Sili, Stop Urus Desa Seperti Perusahaan Pribadi

WARGA BUNGAMUDA naik pitam. Rencana Kepala Desa Bungamuda, Albertus Sili, untuk menyewakan mobil tangki air milik Bumdes kepada pihak luar, dianggap sebagai keputusan ngawur dan memalukan. Warga menilai, kebijakan itu bukan hanya sesat pikir, tetapi juga menunjukan cara kepemimpinan yang salah arah.

Frans Lebe, warga Bungamuda, blak-blakan menyebut Kades Albertus tidak punya etika dalam mengelola aset desa.

Bahkan Frans mengatakan, mobil tangki itu milik Bumdes, bukan barang pribadi yang bisa dikontrakkan seenaknya. Kalau seperti ini, jelas-jelas kades kelola desa seperti milik bapaknya sendiri.

“Itu bukan perusahan milik bapaknya,” sindir Frans, Sabtu 6 September 2025.

Menurut Frans, polemik ini bermula pada 13 Agustus 2025 lalu dalam sebuah pertemuan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Dalam forum itu, Albertus terang-terangan mengumumkan bahwa mobil tangki akan disewakan kepada pihak luar, bahkan membuka lowongan kontrak bagi siapa saja yang berminat.

Warga sontak geram. Frans menegaskan, keputusan sepihak itu menandakan kades tidak becus mengurus aset desa.

“Kalau dikontrakkan, itu bukti kades tidak mampu. Bumdes harus kelola sendiri, jangan dijadikan mainan pihak luar. Mau kontrak ke siapa pun, ujung-ujungnya sama, gagal dan rawan korupsi,” tegasnya.

Lebih jauh, Frans mengungkap fakta mencengangkan bahwa, selama mobil tangki beroperasi bertahun-tahun, hasil usahanya nihil alias nol rupiah.

“Tidak ada laporan keuangan, tidak ada pemasukan. Sekarang malah mau kasih kontrak ke orang lain? Itu sama saja buka pintu lebih lebar untuk korupsi,” ujarnya dengan nada tinggi.

Menurut Frans, cara Albertus menjalankan pemerintahan desa tidak ubahnya seperti mengatur perusahaan pribadi.

“Ini bukan soal bisnis keluarga. Desa ini milik rakyat, bukan milik pribadi kades. Jangan seenaknya atur sesuka hati tanpa pikir panjang,” semburnya.

Warga pun mendesak keras agar rencana kontrak mobil tangki segera dibatalkan.

“Kalau tetap dipaksakan, ini akan jadi masalah. Desa lain bisa bilang Bungamuda tidak sanggup kelola aset sendiri. Itu sama saja mempermalukan seluruh warga,” tutup Frans.(*)