PERNAHKAH Anda membayangkan, putra-putri Lembata bekerja di Jerman, Amerika, atau bahkan Kuala Lumpur? Gagasan itu bukan sekadar mimpi. Wakil Bupati Lembata, Muhammad Nasir La Ode, baru-baru ini menegaskan bahwa pemerintah daerah kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin mencari kerja ke luar negeri. Namun, ada satu syarat mutlak, semuanya harus melalui jalur resmi.
“Visi misi kami jelas, bonus demografi ini harus kita proteksi. Anak-anak kita tidak boleh jadi korban jalur gelap. Mereka harus punya skil, sertifikat internasional, dan diberangkatkan oleh perusahaan resmi yang terpantau pemerintah,” tegas Nasir kepada katawarga.id, Rabu 20 Agustus 2025.
Langkah ini bukan wacana kosong. Pemerintahan Kanis–Nasir bahkan sudah menyiapkan bangunan di Don Bosco dan Ankara sebagai sentra pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran. PT. Binawan—perusahaan berskala internasional yang biasa mengirim tenaga kerja ke Jerman, Amerika, dan Asia—sudah diajak komunikasi. Tinggal selangkah lagi menuju kontrak.
Di sana, calon pekerja akan ditempa, difasilitasi bank mitra, dan diberangkatkan secara aman. Bahkan Pemda Lembata mengusulkan agar PT. Binawan bermitra dengan bank lokal, agar setiap rupiah hasil kerja para pekerja migran kembali berputar di Lembata.
“Supaya ada efek domino yang bisa kita rasakan bersama,” ujar Nasir penuh keyakinan.
Namun cerita tidak berhenti di situ. Di balik gebrakan Pemda, ternyata sudah ada perusahaan lain yang lebih dulu bergerak diam-diam mendampingi warga Lembata menembus dunia kerja internasional. PT. Alam Permai Indonesia Cabang Lembata, di bawah komando Rubiah Mustan, selama ini sudah berhasil mengirim banyak pekerja migran asal Lembata ke Kuala Lumpur.
Menariknya, seluruh prosesnya resmi dan gratis. Paspor, visa, hingga tiket ditanggung perusahaan. Calon pekerja hanya perlu menyiapkan dokumen pribadi dan restu keluarga. Dengan kontrak dua tahun, gaji yang ditawarkan mencapai 1.850 ringgit Malaysia atau setara enam jutaan rupiah.
“Melalui jalur resmi, calon pekerja tidak perlu khawatir. Semua aman, dan kita sekaligus meminimalisir tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” ungkap Rubiah.