KETUA DPD PAN Kabupaten Lembata, Lorens Keraf, menyampaikan kritik tajam terhadap pernyataan sekelompok masyarakat Kedang yang mengklaim bahwa “orang tua Kedang” akan memanggil Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, untuk memberi nasihat.
Menurut Lorens, pernyataan tersebut sarat dengan sentimen primordial dan sangat tidak tepat dalam konteks pemerintahan modern yang mengayomi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang kedaerahan.
“Kanis Tuaq bukan bupati untuk orang Kedang saja, tapi untuk seluruh rakyat Lembata,” tegas Lorens kepada katawarga.id, Senin 30 Juni 2025 di kantor DPRD Lembata.
Didampingi Wakil Ketua Bidang Perekonomian DPRD PAN Lembata yang juga anggota DPRD Lembata, Gaspar Sio Apelaby, Lorens menilai pernyataan yang dilontarkan oleh Alwi Murin dkk sebagai perwakilan orang Kedang pada Rabu 25 Juni 2025 itu justru memperlihatkan semangat eksklusif yang bisa merusak hubungan sosial dan pemerintahan yang inklusif di daerah ini.
Lorens juga mempertanyakan kapasitas kelompok tersebut dalam mengklaim bisa memberi nasihat kepada seorang kepala daerah yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat lintas wilayah di Lembata.
“Mereka itu siapa sampai merasa bisa memanggil bupati untuk dinasehati. Ini kan keliru,” tegasnya.
Dia berkata, saat ini Kanis Tuaq adalah bupati untuk semua, bukan hanya untuk orang Kedang.
Ia juga mengingatkan bahwa Lembata adalah rumah bersama yang dibangun atas semangat persatuan dan keterbukaan antar-wilayah.
Sehingga, sebut Lorens, pernyataan seperti yang dikeluarkan oleh Alwi Murin dkk justru memperuncing sentimen kedaerahan yang seharusnya ditinggalkan demi kemajuan bersama.
Ketua Fraksi Amanat Persatuan DPRD Lembata ini bahkan mengaku bahwa, saat ini pemerintah Lembata butuh kritik yang konstruktif dan berdasarkan logika kebijakan, bukan pendekatan emosional dan kedaerahan. Pernyataan semacam itu malah memperlihatkan wajah lama Lembata yang semestinya sudah kita tinggalkan.
Sebagai Ketua DPD PAN, Lorens Keraf juga mengajak seluruh masyarakat Lembata untuk melihat bupati sebagai pemimpin publik, bukan milik satu suku atau satu kelompok tertentu.
“Kalau datang sebagai keluarga itu bisa, tapi dengan bawa nama suku tertentu itu kan tidak bisa,” tegasnya.